KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI sumber ENERGI alternatif terbarukan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI
sumber ENERGI alternatif
terbarukan
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN SAMPAH
2014
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Energi
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
dan Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 jo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adipura.
HIRARKI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
OPSI
PALING
BAIK
PENCEGAHAN
PEMBATASAN
GUNA ULANG
DAUR ULANG MATERI
DAUR ULANG ENERGI
OPSI
PALING
BURUK
TPA
DIAGRAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
Take-back /
Deposit refund
system
EPR
COMMUNITYBASED
KOMPOSTING
& DAUR
ULANG
PABRIK DAUR
ULANG
PABRIK DAUR
ULANG
ENERGI BIOMASSA
BANK
SAMPAH
PABRIK
KERTAS,
PLASTIK,
LOGAM, DSB
PABRIK
PUPUK
TPST
PABRIK KOMPOS
PRODUSEN
IMPORTIR
RETAILER
Pengem
bangan
ecoproduct
SUMBER
Pembatasan
penggunaan
kantong
plastik &
kemasan
TPA
Methane recovery
Guna
ulang
Edukasi &
kampanye green
PASAR PRODUK
life style
GUNA ULANG
PENGURANGAN
TPS
LISTRIK/GAS
INDUSTRI
SEMEN
PENGOLAHAN
SKALA KAWASAN
& SKALA KOTA
PABRIK KOMPOS
PENANGANAN
PERTANIAN
ORGANIK
PEMANFAATAN
EPR : extended producer responsibility ; TPS: tempat penampungan sementara;
TPA: tempat pemrosesan akhir; TPST: tempat pengolahan sampah terpadu
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
 Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna
terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional
 Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan
jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin,
bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta
gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Kebijakan Energi Nasional terdiri dari:
1. Kebijakan utama meliputi:
 Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
 Prioritas pengembangan energi;
 Pemanfaatan sumber daya energi nasional;
 Cadangan energi nasional.
2. Kebijakan pendukung meliputi:
 Konservasi dan diversifikasi energi;
 Lingkungan dan keselamatan;
 Harga, subsidi dan insentif energi;
 Infrastruktur, akses masyarakat dan industri energi;
 Penelitian dan pengembangan energi; dan
 Kelembagaan dan pendanaan.
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Kebijakan energi nasional meliputi:
a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
b. prioritas pengembangan energi;
c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
d. cadangan penyangga energi nasional.
Hak dan Peran Masyarakat
1. Setiap orang berhak memperoleh energi.
2. Masyarakat, baik secara perseorangan maupun
kelompok, dapat berperan dalam:
 Penyusunan rencana umum energi nasional dan
rencana umum energi daerah.
 Pengembangan energi untuk kepentingan
umum.
KEBIJAKAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
Pasal 20 ayat (5) menyebutkan:
Penyediaan energi dari sumber energi baru dan
sumber energi terbarukan yang dilakukan o!eh
badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan
dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif
dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya untuk jangka waktu
tertentu hingga tercapai nilai keekonorniannya.
STRATEGI
Penanganan Sampah :







Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan
sampah.
Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan
sampah.
Pengembangan dan optimalisasi industri daur ulang dan
industri kompos.
Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan.
Pengembangan ilmu dan teknologi pengolahan sampah
tepat guna yang berwawasan lingkungan (environmentally
sound technology/EST).
Pengembangan TPA Regional.
Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis.
STRATEGI
Pemanfaatan Sampah :
 Optimalisasi pemanfaatan kompos.
 Optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang.
 Pengembangan pemanfaatan sampah untuk
energi alternative (waste to energy).
 Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis.
 Pengembangan teknologi pemanfaatan sampah
yang berwawasan lingkungan
STRATEGI
Peningkatan Kapasitas :
 Pengembangan data dan informasi
pengelolaan sampah.
 Pengembangan regulasi dan NSPK.
 Pengembangan dan optimalisasi
kelembagaan.
 Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 Pengukuran kinerja pengelolaan sampah.
 Penegakan hukum.
 Peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
POTENSI ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
DI INDONESIA
No
Energi terbarukan
1
Sumber daya (sd)
2
1 Tenaga Air
3
75.000 MW
Kapasitas
terpasang (kt)
Rasio kt/sd(%)
4
5 = 4/3
6.057 MW
8,01%
2 Minihidro
419 MW
0,56%
3 Mikro Hydro
181 MW
0,25%
4 Tenaga Surya
112.000 GW*****)
22,45 MW
-
5 Tenaga Angin
3 – 6 m/s
1,87 MW
-
6 Samudera
49 GW***)
0%
7 Uranium
3.000 MW *)
0,01
MW****)
30 MW **)
8 Sampah
*) Hanya di Kalan –Kalimantan Barat
**) Sebagai pusat penelitian, non-energi
***) Sumber Dewan Energi Nasional
****) Prototype BPPT
*****) Sumber www.litbang.esdm.go.id
?
?
0%
PENERAPAN ENERGI BERSIH DI PABRIK SEMEN
Energi Bersih dan Terbarukan dari Bahan Sekam PadI
Energi Bersih Terbarukan dari Bahan Kulit Jambu Mete
PENUTUP
 Pengembangan energi alternatif terbarukan
terutama dari hasil pengolahan sampah perkotaan
memerlukan program yang tepat dan pendanaan
yang jelas.
 Energi alternatif terbarukan masih bersifat
komplementer, ke depan harus lebih diarahkan
dapat menjadi pengganti energi yang bersumber
dari fosil.
 Perlu dikembangkan teknologi Bio-Drying yang
mudah dan murah untuk diaplikasikan di
Kabupaten/Kota
 Perlu penyebarluasan informasi
PENUTUP
 Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar
sesegera mungkin direalisasikan dengan penjadwalan/
skenario yang jelas agar sektor industri dapat
menyesuaikan dalam teknologinya.
 Adanya Kebijakan Nasional yang menetapkan bahwa
pada seluruh wilayah berkatagori “Lumbung Energi”
agar segera dibangun pusat-pusat pembangkit listrik
dan infrastruktur lainnya, sehingga Pengembangan
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri melalui
pembangunan kawasan industri dapat segera
dilaksanakan.
 Langkah-langkah Grand Strategi Konservasi Energi dan
Pengurangan Emisi CO2di sektor industri (2010-2020)
PENUTUP
 Pemanfaatan Energi bersih dan terbarukan baru
mencapai 5% dari bauran energi nasional untuk
mendorong percepatan pencapaian tingkat
pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam
bauran energi nasional perlu mendorong pemanfaatan
energi alternatif dari hasil pengolahan sampah
perkotaan untuk pembangkitan tenaga listrik;
JANGAN HABISKAN ENERGI UNTUK
MENGURUS SAMPAH
TAPI HASILKAN ENERGI DARI SAMPAH
TERIMA KASIH